Mengetahui Sistem Pemerintahan Parlementer dan Ciri-Cirinya

SISTEM pemerintahan suatu negara merupakan sistem negara dikontrol dan dilakukan. Sistem tersebut akan menentukan kekuasaan dibagi dan dilakukan. Salah satu sistem pemerintahan merupakan sistem pemerintahan parlementer.

Sistem pemerintahan parlementer diurus oleh https://subangjawara.com/dikeluarkan-dari-sekolah-orang-tua-gembok-gerbang-sekolah/ dewan parlemen yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan badan yang terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih dan bertanggung jawab atas perundang-undangan dan pengaturan anggaran keuangan negara.

Pengertian parlementer berdasarkan para spesialis

1. David P Currie.

Parlementer merupakan sistem pemerintahan di mana parlemen memegang kekuasaan yang besar dalam memegang pemerintah dan membuat kebijakan.

2. William E Hudson.

Parlementer merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintah (perdana menteri) dipilih oleh parlemen dan sepatutnya mempertahankan dukungan parlemen untuk terus berkuasa.

3. JH Burns.

Parlementer merupakan sistem pemerintahan di mana parlemen memegang kekuasaan yang besar dalam memegang pemerintah dan membuat kebijakan, dan kepala pemerintah (perdana menteri) dipilih oleh parlemen dan sepatutnya mempertahankan dukungan parlemen untuk terus berkuasa.

4. David Armitage.

Parlementer merupakan sistem pemerintahan di mana parlemen memainkan peran yang sangat penting dalam memegang pemerintah dan membuat kebijakan, dan kepala pemerintah (perdana menteri) dipilih oleh parlemen dan sepatutnya mempertahankan dukungan parlemen untuk terus berkuasa.

Struktur sistem pemerintahan parlementer

1. Parlemen.

Parlemen merupakan institusi yang terdiri dari sekelompok orang yang terpilih secara demokratis yang bertugas mewakili rakyat dan membuat kebijakan untuk negara. Parlemen terdiri dari dua kamar, merupakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

2. Perdana Menteri.

Perdana menteri merupakan kepala pemerintahan yang dipilih oleh parlemen dan sepatutnya mempertahankan dukungan parlemen untuk terus berkuasa. Perdana menteri bertanggung jawab terhadap parlemen dan sepatutnya mempertahankan dukungan parlemen untuk terus berkuasa.

3. Kabinet

Kabinet merupakan sekelompok menteri yang dipilih oleh perdana menteri dan bertanggung jawab terhadap parlemen. Kabinet bertanggung jawab untuk memegang dan mengelola urusan pemerintahan dan sepatutnya mempertahankan dukungan parlemen untuk terus berkuasa.

4. Presiden.

Presiden merupakan kepala negara yang bertugas sebagai simbol negara dan mempunyai beberapa kewenangan konstitusional. Presiden biasanya mempunyai peran yang lebih simbolis dan tidak terlalu mempunyai kekuasaan dalam sistem parlementer.

5. Mahkamah Agung.

Institusi yang bertugas mengadili perkara yang berhubungan dengan kewenangan pemerintah dan parlemen. Mahkamah agung juga bertanggung jawab untuk mengadili perkara yang berhubungan dengan kewenangan pemerintah dan parlemen.

Kelebihan sistem pemerintahan parlementer

1. Responsif terhadap rakyat.
2. Akuntabilitas yang tinggi.
3. Kepemimpinan yang stabil.
4. Kemampuan untuk menyelesaikan krisis.
5. Kemudahan dalam pembuatan kebijakan.

Kekurangan sistem pemerintahan parlementer

1. Konflik yang sering terjadi antara parlemen dan pemerintah.
2. Pemerintahan yang tidak stabil.
3. Pembuatan kebijakan yang lambat.
4. Kurang efisien dalam menyelesaikan krisis.
5. Bisa menimbulkan kerusuhan.
6. Kurang efektif dalam menyelesaikan suatu situasi sulit.

Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer

1. Perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan presiden atau raja sebagai kepala negara.
2. Kabinet disusun dan bertanggung jawab terhadap parlemen.
3. Kabinet disusun sebagai suatu kesatuan dengan tanggung jawab kolektif di bawah perdana menteri.
4. Kabinet mempunyai hak konstitusional untuk membubarkan parlemen sebelum priode kerjanya berakhir.
5. Tiap-tiap member kabinet merupakan member parlemen yang terpilih.
6. Kepala Pemerintahan merupakan perdana menteri tidak dipilih secara lantas oleh rakyat, namun hanya dipilih menjadi salah seorang member parlemen.
7. Ada pemisahan yang tegas antara kepala negara dengan kepala pemerintahan.

Negara dengan sistem pemerintahan parlementer

1. Inggris.

Parlemen terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Negara (DPD). Kepala pemerintahan merupakan perdana menteri yang dipilih oleh parlemen dan sepatutnya mempertahankan dukungan parlemen untuk terus berkuasa.

2. Belanda.

Parlemen terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terdiri dari 150 member yang terpilih secara demokratis. Kepala pemerintahan merupakan perdana menteri yang dipilih oleh parlemen dan sepatutnya mempertahankan dukungan parlemen untuk terus berkuasa.

3. Jerman.

Parlemen terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terdiri dari 631 member yang terpilih secara demokratis. Kepala pemerintahan merupakan perdana menteri yang dipilih oleh parlemen dan sepatutnya mempertahankan dukungan parlemen untuk terus berkuasa.

4. Kanada.

Parlemen terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terdiri dari 338 member yang terpilih secara demokratis. Kepala pemerintahan merupakan perdana menteri yang dipilih oleh parlemen dan sepatutnya mempertahankan dukungan parlemen untuk terus berkuasa.

5. Australia.

Parlemen terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terdiri dari 151 member yang terpilih secara demokratis. Kepala pemerintahan merupakan perdana menteri yang dipilih oleh parlemen dan sepatutnya mempertahankan dukungan parlemen untuk terus berkuasa.